Dewan Negara, kabinet Tiongkok, pada hari Jumat menyalahkan biro transportasi di wilayah She di provinsi Hebei, dengan tuduhan memalsukan tanda tangan pada lebih dari 93 persen tiket lalu lintas yang dikeluarkannya tahun lalu.
Polisi lalu lintas diwajibkan oleh undang-undang untuk mendapatkan tanda tangan dan sidik jari para tersangka pelanggar, namun petugas di wilayah She tidak melakukannya dalam ratusan kasus.
Dikatakan bahwa penyelidikan pemerintah provinsi menemukan bahwa rincian 1.964 dari 2.099 tiket lalu lintas yang dikeluarkan departemen tersebut dipalsukan selama periode tersebut.
Beberapa dugaan insiden lalu lintas sangat kecil sehingga tidak memerlukan hukuman apa pun, kata dewan tersebut.
Pemerintah provinsi melancarkan penyelidikan setelah seorang sopir truk mengeluhkan denda 500 yuan (US$70) karena “mencemari jalan selama pengangkutan” namun tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai hukuman tersebut.
Empat petugas lalu lintas diskors dan lima pejabat senior biro, termasuk sekretaris Partai Komunis dan direktur biro, dihukum, katanya, tanpa merinci hukuman apa yang akan dijatuhkan.
Sektor swasta juga belum pulih dari pandemi ini, sehingga memberikan dampak besar pada basis pajak.
Beberapa pihak berwenang telah berupaya untuk mengimbangi hal ini dengan mengenakan sejumlah biaya dan denda pada perusahaan dan individu.
Pada bulan Desember 2021, Dewan Negara menugaskan pemerintah Bazhou, kota lain di provinsi Hebei, untuk mengenakan biaya sembarangan sebesar 67,18 juta yuan terhadap 2.547 bisnis lokal dalam waktu sekitar dua bulan.
Buruknya kesehatan keuangan pemerintah daerah dipandang sebagai salah satu risiko besar bagi perekonomian Tiongkok ketika negara tersebut berjuang untuk menghilangkan dampak dari tindakan pengendalian kesehatan yang ketat selama tiga tahun.
Tidak ada perkiraan resmi mengenai seberapa besar tumpukan utang tersembunyi tersebut, namun berbagai perkiraan menunjukkan jumlahnya bisa mencapai antara 30 triliun hingga 50 triliun yuan. Produk domestik bruto Tiongkok pada tahun 2023 adalah sekitar 126 triliun yuan, menurut angka terbaru.
Pada akhir bulan Oktober, konferensi kerja keuangan pusat Tiongkok menekankan pentingnya menyiapkan mekanisme jangka panjang untuk mengelola risiko utang daerah, sekaligus mengoptimalkan struktur utang pemerintah pusat dan daerah.